Header Ads

Header ADS

Refleksi HUT ke-81 RI: Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur Harus Dimulai dari Pendidikan


Oleh: Muhammad Fatkhul Hajri, S.Pd., M.Pd.

Kepala SMP Muhammadiyah Imam Syuhodo

Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia kembali mengajak kita untuk berhenti sejenak, menengok perjalanan sejarah, dan bertanya kepada diri sendiri: untuk apa kemerdekaan diperjuangkan dan ke arah mana bangsa ini sedang berjalan?

Delapan puluh satu tahun bukan waktu yang singkat. Kemerdekaan Indonesia lahir dari perjuangan panjang, pengorbanan jiwa dan raga, serta keberanian para pendahulu bangsa di bawah kepemimpinan Soekarno, Mohammad Hatta, dan para pejuang di berbagai daerah. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 menjadi pintu awal bagi bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri, membangun negara, dan berdiri sebagai bangsa yang berdaulat.

Namun, kemerdekaan bukanlah akhir perjuangan. Kemerdekaan justru merupakan awal dari tanggung jawab yang jauh lebih panjang. Sejarah mencatat, setelah Proklamasi, Indonesia masih harus menghadapi berbagai cobaan. Agresi militer Belanda, berbagai pemberontakan, gerakan yang ingin memisahkan diri, hingga kelompok yang berusaha mengganti ideologi negara menjadi ujian terhadap persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Karena itu, peringatan HUT ke-81 RI semestinya tidak berhenti pada upacara, lomba, pemasangan bendera, atau kemeriahan sesaat. Hari Kemerdekaan RI harus menjadi momentum untuk mengevaluasi apakah cita-cita kemerdekaan benar-benar semakin dekat dengan kehidupan rakyat.

 

Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur: Jangan Hanya Menjadi Slogan

Pemerintah menetapkan tema HUT ke-81 RI tahun 2026: “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.” Tema ini bukan sekadar rangkaian kata yang terpampang di spanduk dan media sosial. Tema tersebut seharusnya menjadi ukuran keberhasilan pembangunan bangsa.

Berdaulat berarti rakyat tidak boleh menjadi objek yang terus-menerus dikendalikan kepentingan pihak lain. Adil berarti hukum dan kebijakan tidak boleh hanya tajam kepada yang lemah. Makmur berarti hasil pembangunan benar-benar dirasakan rakyat, bukan hanya terlihat dalam angka dan proyek.

Kita harus berani bertanya. Apakah kedaulatan rakyat semakin kuat? Apakah keadilan benar-benar dirasakan semua lapisan masyarakat? Apakah rakyat semakin makmur?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak boleh dianggap sebagai bentuk kebencian kepada pemerintah. Justru sebaliknya, kritik yang jujur adalah bagian dari kecintaan kepada bangsa.

Jangan sampai bangsa yang dahulu berjuang mengusir penjajah justru hari ini menghadapi bentuk penjajahan baru yang dilakukan oleh sesama anak bangsa: melalui keserakahan, korupsi, ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, monopoli, dan kebijakan yang lebih menguntungkan kelompok tertentu daripada kepentingan rakyat banyak.

Dahulu sejarah mengenal istilah “londo ireng”, yakni pribumi yang berdiri di pihak penjajah. Hari ini, bentuknya mungkin berbeda. Namun, pengkhianatan terhadap kepentingan rakyat tetap bisa terjadi ketika ada anak bangsa yang menjual kepentingan bangsanya sendiri demi kekuasaan, jabatan, keuntungan, atau kepentingan kelompok.

Kita tentu mengingat ungkapan yang sering dinisbatkan kepada Bung Karno: “Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, tetapi perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri.”

Pesannya sangat relevan. Setelah merdeka, tantangan terbesar bukan hanya mempertahankan wilayah dari penjajah, tetapi memastikan kekuasaan tidak berubah menjadi alat untuk menjajah rakyat sendiri.

 

Belajar dari Rabi’ bin Amir: Kemerdekaan Manusia dari Kezaliman

Dalam sejarah Islam, terdapat dialog terkenal antara Rabi’ bin Amir Radhiyallahu ‘anhu dan Rustum, panglima Persia. Rabi’ bin Amir Radhiyallahu ‘anhu menyampaikan misi kaum Muslimin untuk membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia menuju penghambaan hanya kepada Allah, dari kezaliman menuju keadilan, serta dari kesempitan dunia menuju keluasan dunia dan akhirat.

Pesan tersebut mengandung satu prinsip penting: manusia tidak boleh menjadi alat bagi manusia lainnya. Kemerdekaan yang sejati bukan sekadar bebas dari penjajahan bangsa asing. Kemerdekaan juga berarti terbebas dari ketidakadilan, kebodohan, kemiskinan, ketakutan, kesewenang-wenangan, dan berbagai bentuk penindasan.

Karena itu, ketika kita berbicara tentang Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, kita harus berbicara pula tentang pendidikan yang merdeka, guru yang sejahtera, sekolah yang layak, dan anak-anak Indonesia yang memperoleh kesempatan belajar secara adil.

 

Jika Ingin Indonesia Maju, Jangan Pernah Menomorduakan Pendidikan

Sebagai orang yang berkecimpung di dunia pendidikan, saya melihat persoalan bangsa dari ruang yang sangat dekat: sekolah dan pendidikan. Di sekolah, kita tidak hanya berbicara tentang angka rapor. Kita sedang menentukan wajah Indonesia dua puluh, tiga puluh, bahkan lima puluh tahun yang akan datang.

Anak-anak yang hari ini duduk di bangku SMP adalah calon guru, dokter, insinyur, petani, pengusaha, birokrat, teknolog, ulama, pemimpin, dan pengambil kebijakan pada masa depan. Karena itu, investasi pendidikan seharusnya tidak boleh kalah penting dibandingkan pembangunan fisik.

Guru membutuhkan kesejahteraan. Sekolah membutuhkan ruang belajar yang layak. Siswa membutuhkan buku yang baik. Laboratorium membutuhkan peralatan. Perpustakaan membutuhkan koleksi. Anak-anak di daerah terpencil membutuhkan akses pendidikan. Dan sekolah membutuhkan guru yang cukup, berkualitas, serta dihargai profesinya.

Jangan sampai kita berbicara terlalu tinggi tentang Indonesia Emas, Indonesia Maju, dan daya saing global, sementara masih ada sekolah yang atapnya bocor, toilet tidak layak, perpustakaannya minim, laboratoriumnya tidak memadai, dan guru masih sibuk memikirkan bagaimana mencukupi kebutuhan hidup.

Negara tidak mungkin membangun sumber daya manusia unggul dengan membiarkan ekosistem pendidikan berjalan dengan segala keterbatasannya. Pendidikan bukan pengeluaran. Pendidikan adalah investasi peradaban.

 

Jangan Sampai yang Wajib Ditinggalkan, yang Sunnah Justru Dikerjakan

Di sinilah pemerintah perlu berani melakukan evaluasi terhadap skala prioritas pembangunan. Kita tentu tidak sedang mengatakan bahwa semua program pemerintah pasti buruk. Program yang baik harus didukung. Program yang bermanfaat bagi rakyat harus diperkuat.

Tetapi, setiap kebijakan tetap harus berani diuji dengan pertanyaan sederhana: Apakah ini benar-benar kebutuhan paling mendesak rakyat?

Guru dan dosen membutuhkan kesejahteraan. Sekolah membutuhkan fasilitas. Anak-anak membutuhkan pendidikan yang berkualitas. Namun, di tengah kebutuhan tersebut, kita melihat lahirnya berbagai program dan proyek baru.

Ada gagasan dan pembangunan institusi pendidikan baru. Ada Sekolah Rakyat. Ada Universitas Repulik Indonesia.

Ada program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan pembangunan dan penyediaan dapur-dapur pendukungnya.

Ada pula Koperasi Desa Merah Putih yang membutuhkan dukungan infrastruktur dan pembiayaan.

Semua program itu boleh dan bahkan harus diuji manfaatnya. Tetapi jangan sampai terjadi paradoks pembangunan: gedung sekolah yang belum layak dibiarkan, tetapi dapur MBG terus dibangun; akses jembatan dan infrastruktur dasar masyarakat masih kurang, tetapi proyek baru Kopdes seakan dikebut; kesejahteraan guru belum selesai, tetapi kita terus membuka berbagai program baru.

Pertanyaannya bukan sekadar: “Apakah program itu bagus?” Pertanyaan yang lebih penting adalah: “Apakah program itu merupakan prioritas paling tepat pada saat ini?” Jangan sampai yang wajib ditinggalkan, sementara yang sunnah justru dikerjakan.

Jika sekolah rusak, perbaiki sekolah. Jika guru belum sejahtera, perhatikan guru. Jika anak-anak masih kesulitan belajar karena keterbatasan fasilitas, penuhi fasilitasnya. Jika akses pendidikan belum merata, perluas aksesnya. Jika kualitas pembelajaran tertinggal, tingkatkan kualitas guru dan sistem pendidikannya.

Bangsa yang ingin maju harus berani membedakan antara kebutuhan raykat dan keinginan penguasa, antara prioritas dan popularitas, serta antara program yang benar-benar menyelesaikan masalah dengan program yang sekadar terlihat besar.

 

MBG Harus Dikawal agar Tidak Berhenti pada Makanannya

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki tujuan yang baik apabila benar-benar diarahkan untuk memperbaiki gizi anak Indonesia. Namun, dari perspektif pendidikan, kita harus melihat MBG lebih jauh daripada sekadar makanan yang sampai ke meja siswa.

Anak membutuhkan makanan bergizi, tetapi anak juga membutuhkan guru yang hadir, pembelajaran yang berkualitas, lingkungan sekolah yang sehat, fasilitas pendidikan yang layak, serta pendidikan karakter yang kuat.

Jangan sampai anak mendapatkan makanan bergizi, tetapi kualitas pendidikannya tidak bergizi. Jangan sampai dapurnya bagus, tetapi ruang kelasnya memprihatinkan. Jangan sampai anggaran besar terserap untuk program pendukung, sementara persoalan fundamental pendidikan masih menunggu. MBG harus menjadi bagian dari ekosistem pendidikan, bukan pengganti perhatian terhadap pendidikan itu sendiri.

 

Koperasi Desa Merah Putih Harus Benar-Benar Menguatkan Rakyat

Begitu pula dengan Koperasi Desa Merah Putih. Gagasan membangun ekonomi dari desa tentu memiliki nilai strategis. Desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, bukan sekadar objek pembangunan.

Tetapi koperasi tidak boleh hanya menjadi nama baru dengan gedung baru. Koperasi harus benar-benar menjadi alat rakyat untuk memperkuat ekonomi, memperpendek rantai distribusi, membantu petani, nelayan, pelaku UMKM, dan masyarakat desa. Jangan sampai Koperasi Desa Merah Putih justru melahirkan beban baru bagi desa atau hanya menjadi proyek administratif.

Jika ingin rakyat makmur, bangun ekonominya dari bawah. Dan jika ingin ekonomi desa kuat, pendidikan masyarakat desanya juga harus kuat. Di sinilah kembali kita melihat bahwa pendidikan dan kesejahteraan tidak dapat dipisahkan.

 

Pendidikan Adalah Jalan Terpanjang Menuju Keadilan

Keadilan tidak cukup dibicarakan di ruang pengadilan. Keadilan harus dirasakan anak desa ketika memperoleh pendidikan yang sama baiknya dengan anak kota. Keadilan harus dirasakan guru ketika profesinya dihargai. Keadilan harus dirasakan orang tua ketika biaya pendidikan tidak menjadi beban yang menghimpit. Keadilan harus dirasakan anak-anak kurang mampu ketika mereka tetap memiliki kesempatan untuk meraih cita-cita.

Kita masih sering mendengar ungkapan “hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas.” Semoga ungkapan itu tidak menjadi gambaran permanen kehidupan berbangsa. Sebab Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bukanlah Indonesia yang hanya memiliki gedung-gedung tinggi, jalan-jalan besar, atau pertumbuhan ekonomi yang terlihat dalam laporan.

Indonesia yang maju adalah Indonesia yang rakyat kecilnya merasa dihargai, anak-anaknya memiliki masa depan, gurunya sejahtera, hukumnya adil, dan hasil pembangunan tidak hanya dinikmati oleh mereka yang sudah kaya.

 

Kemerdekaan Harus Dimulai dari Hal-Hal yang Nyata

Kemerdekaan adalah amanah. Kemerdekaan adalah rahmat Allah SWT yang harus disyukuri dan dijaga. Semangat kemerdekaan juga sejalan dengan sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena itu, pembangunan bangsa tidak boleh kehilangan nilai moral, agama, kemanusiaan, dan keadilan.

Gotong royong harus terus hidup. Kejujuran harus terus dijaga. Persatuan harus diperkuat. Dan kritik terhadap pemerintah harus ditempatkan sebagai bagian dari tanggung jawab moral warga negara.

Kita tidak membutuhkan masyarakat yang hanya pandai memuji. Kita membutuhkan masyarakat yang berani mengingatkan ketika ada yang keliru, berani mendukung ketika ada yang benar, dan berani ikut bekerja ketika ada persoalan bangsa yang harus diselesaikan.

Pada peringatan HUT ke-81 RI ini, ada beberapa pesan yang menurut saya penting untuk kita renungkan bersama.

Pertama, perkuat persatuan dan kerukunan agar tercipta suasana yang aman, damai, dan kondusif sebagai fondasi pembangunan bangsa.

Kedua, berikan ruang, kesempatan, dan kepercayaan kepada generasi muda untuk berinovasi, berkarya, dan mengharumkan nama Indonesia melalui berbagai bidang.

Ketiga, bekerja dengan disiplin, jujur, produktif, dan peduli terhadap sesama serta lingkungan sebagai wujud nyata mengisi kemerdekaan.

Keempat, jadikan keberhasilan pembangunan sebagai tanggung jawab bersama. Pemerintah harus bekerja sungguh-sungguh, masyarakat harus berpartisipasi, dan keduanya harus saling mengawasi dalam semangat membangun Indonesia.

Kelima, tempatkan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan bangsa. Jangan hanya membangun sekolah baru, tetapi pastikan sekolah yang sudah ada juga layak. Jangan hanya membuat program pendidikan baru, tetapi pastikan guru, siswa, kurikulum, fasilitas, dan kualitas pembelajaran benar-benar diperhatikan.

Keenam, evaluasi setiap kebijakan berdasarkan manfaat nyata bagi rakyat. Jangan takut mengoreksi program yang tidak tepat sasaran. Jangan pula gengsi mempertahankan kebijakan hanya karena sudah terlanjur dibuat.

Ketujuh, jadikan rasa syukur kepada Allah SWT sebagai landasan dalam bekerja, berkarya, dan mengabdi demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Dan yang tidak kalah penting, jangan pernah kehilangan keberanian untuk mengatakan yang benar sebagai benar dan yang salah sebagai salah. Sebab kemerdekaan tanpa keberanian hanya akan melahirkan masyarakat yang bebas secara administratif, tetapi diam ketika melihat ketidakadilan.

Allah SWT mengabadikan doa Nabi Ibrahim:

Ùˆَاِذْ Ù‚َالَ اِبْرٰÙ‡ِÙŠْÙ…ُ رَبِّ اجْعَÙ„ْ Ù‡ٰذَا الْبَÙ„َدَ اٰÙ…ِÙ†ًا ÙˆَّاجْÙ†ُبْÙ†ِÙŠْ ÙˆَبَÙ†ِÙŠَّ اَÙ†ْ Ù†َّعْبُدَ الْاَصْÙ†َامَۗ

“(Ingatlah) ketika Ibrahim berdoa, ‘Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini (Makkah) negeri yang aman dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari penyembahan terhadap berhala-berhala.’” (QS. Ibrahim [14]: 35)

Doa tersebut mengajarkan kepada kita bahwa membangun sebuah negeri tidak cukup hanya dengan membangun infrastrukturnya. Keamanan, ketauhidan, moral, pendidikan, dan kualitas manusia adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kemajuan sebuah bangsa.

Maka, pada HUT ke-81 RI ini, mari kita bertanya lebih dalam: apakah anak-anak Indonesia hari ini benar-benar sedang dipersiapkan untuk menjadi generasi yang merdeka, berilmu, berkarakter, dan mampu berdiri di atas kaki sendiri? Jika jawabannya belum, maka pekerjaan kita masih panjang.

Sebagai pendidik, saya percaya bahwa salah satu bentuk perjuangan kemerdekaan yang paling nyata hari ini adalah mendidik anak-anak Indonesia dengan sungguh-sungguh. Sebab bangsa yang kehilangan pendidikan akan kehilangan masa depan. Bangsa yang mengabaikan guru akan melemahkan generasi. Dan bangsa yang salah menentukan prioritas pembangunan akan membayar mahal kesalahannya di masa depan.

Karena itu, mari kita isi kemerdekaan bukan hanya dengan seremoni, tetapi dengan pendidikan yang bermutu, guru yang sejahtera, sekolah yang layak, hukum yang adil, ekonomi yang berpihak kepada rakyat, dan kebijakan pemerintah yang benar-benar menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas.

Semoga Allah SWT menjaga Indonesia, menjadikan negeri ini aman, berdaulat, adil, dan makmur; menjaga persatuan bangsa; memberikan kekuatan kepada para pemimpin agar amanah; serta memerdekakan saudara-saudara kita di Palestina dan seluruh negeri yang masih mengalami penjajahan dan penindasan.

Dirgahayu Republik Indonesia.

Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.

Allahu Akbar! Allahu Akbar! Merdeka!

Tidak ada komentar

Gambar tema oleh Zemdega. Diberdayakan oleh Blogger.